Kajian Strategis Nalarika Vol.1

Latar Belakang

Pembangunan kesehatan di Indonesia berpatok pada pondasi gizi yang baik     sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai bentuk malnutrisi seperti kekurangan gizi, anemia dan ketidakcukupan asupan energi pada anak usia sekolah dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Kecukupan konsumsi pangan memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan dan pembentukan modal manusia (human capital) dalam jangka panjang (Islam & Sim, 2021). Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu intervensi kebijakan gizi nasional yang dicanangkan dengan tujuan meningkatkan status gizi anak sekaligus mendukung kualitas pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa di sekolah guna memastikan terpenuhinya energi dan zat gizi yang diperlukan untuk aktivitas belajar. Intervensi gizi telah banyak diimplementasikan di berbagai negara maju melalui program school feeding yang terbukti mampu meningkatkan kehadiran siswa, partisipasi belajar dan capaian akademik. Implementasi MBG di  Indonesia juga menunjukan bahwa kondisi fisik dan kecukupan gizi siswa memiliki pengaruh signifikan terhadap konsistensi dan kesiapan belajar siswa dalam mengikuti segala kegiatan pendidikan di sekolah (Syafti et al., 2025).

Namun demikian, implementasi kebijakan MBG tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan operasional. Tantangan utamanya berkaitan erat dengan kesiapan infrastruktur dan sistem distribusi pangan yang memadai untuk menjangkau seluruh sasaran program (Teresia Ananda, 2025). Selain aspek infrastruktur dan kesiapan institusi, sekolah tidak hanya menjadi faktor penting dan menjadi kunci keberhasilan dalam distribusi makanan, tetapi sekolah juga memiliki peran sebagai pengelola program dan pengawasan keamanan pangan. Hal ini mencakup kesiapan sumber daya manusia, sistem manajemen program, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan seperti pemerintah daerah dan sektor kesehatan (Zainuri et al., 2024). Di sisi lain, berbagai evaluasi awal implementasi program juga menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan makan bergizi di sekolah memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan ketat, terutama terkait aspek keamanan pangan dan kualitas distribusi makanan. Tantangan seperti koordinasi antar lembaga, pengawasan mutu makanan, serta kesiapan logistik menjadi problematika penting yang perlu diimplementasikan dalam program kebijakan gizi skala nasional. Tanpa kesiapan sistem yang memadai, maka program yang dirancang untuk meningkatkan status gizi anak justruk bertolak belakang dengan potensi yang semula digunakan sebagai efektivitas intervensi masalah gizi nasional. 

Permasalahan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai intervensi preventif prioritas pemerintah nasional dengan alokasi anggaran yang sangat besar, yakni mencapai 71 triliun pada tahun 2025 guna meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia (Hastuti et al., 2026). Anggaran fantastis Rp 71 Triliun dialokasikan untuk MBG di tahun 2025. Hingga September 2025, MBG telah menjangkau 22,7 juta penerima melalui 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dengan target ekspansi 32.000 dan 82,9 juta penerima di akhir tahun. Namun, penyerapan anggaran masih rendah sekitar 18,3% dari Rp 71 triliun yang terealisasi hingga September 2025. Ketimpangan ini mencerminkan adanya kendala dalam aspek logistik, koordinasi, dan administrasi yang berpotensi melemahkan kredibilitas program (Satriawan & Nugroho, 2025). Meskipun pr  ogram MBG memiliki tujuan yang baik untuk pemerataan gizi, realita yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas yang signifikan antara wilayah sehingga dapat memicu ketimpangan distribusi. Kesenjangan ini sangat terlihat pada perbedaan kapasitas kebijakan daerah, kompetensi sumber daya manusia, hingga kesiapan sistem logistik lokal (Zulaika et al., 2025). Hal tersebut dapat berdampak pada penerapan kebijakan yang diseragamkan untuk seluruh wilayah berpotensi mengalami kegagalan operasional karena mengabaikan kendala struktural yang ada, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi faktor utama dalam efektivitas pelaksanaan program MBG (Hastuti et al., 2026).

Keterbatasan Infrastruktur dan Ancaman Keamanan Pangan

Permasalahan yang paling mendasar adalah kelayakan infrastruktur air, sanitasi, dan kebersihan untuk menunjang keamanan pangan. Pelaksanaan MBG dihadapkan pada minimnya fasilitas dapur yang higienis, tempat makan yang layak, serta keterbatasan akses air bersih untuk mencuci tangan maupun peralatan makan di berbagai daerah (Zulaika et al., 2025). Kondisi ini sangat berbahaya karena dengan lemahnya pengawasan dan buruknya sanitasi lingkungan dapat meningkatkan risiko penyebaran bakteri. al ini dibuktikan dengan munculnya berbagai laporan kejadian dugaan keracunan makanan pada tahap awal pelaksanaan atau uji coba program MBG akibat pengolahan pangan yang tidak bersih dan ketiadaan prosedur operasional standar terkait keamanan pangan yang ketat di tingkat daerah (Emmanulle et al., 2025).

Manajemen Logistik Daerah

Program MBG mengamanatkan pemberdayaan petani dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat, tetapi kestabilan pasokan bahan pangan segar di tingkat daerah sangat tidak menentu (Herdiana, 2025). Masalah utamanya adalah kesenjangan harga pangan dan tingginya biaya pengiriman antarwilayah. Di daerah kepulauan atau wilayah timur Indonesia, biaya untuk menyalurkan bahan makanan sering kali jauh lebih mahal daripada nilai bahan makanan itu sendiri. Ketidaksiapan sistem rantai pasok ini menyulitkan pemenuhan standar gizi yang seragam (Fatimah et al., 2024). Akibatnya, muncul kecenderungan dari pihak sekolah atau penyedia makanan untuk menurunkan mutu gizi, mengurangi porsi, atau bahkan bergantung pada bahan makanan impor maupun kemasan demi menyiasati anggaran pengiriman yang membengkak.

Tata Kelola Anggaran

Dari sudut pandang ekonomi dan politik, pelaksanaan program MBG secara menyeluruh memunculkan risiko pemborosan anggaran yang sangat besar. Kajian dari CELIOS (2024) menyoroti bahwa penerapan kebijakan pukul rata membuat bantuan makanan ini ikut dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu, padahal upaya perbaikan gizi sangat mendesak dan dampaknya paling nyata jika diarahkan pada keluarga berpenghasilan rendah. Di samping ketidaktepatan sasaran, tata kelola anggaran juga dihantui oleh risiko penyelewengan. Praktik penunjukan langsung atau pelelangan penyedia makanan yang tertutup di tingkat daerah membuka peluang besar bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penggelembungan harga, pengadaan palsu, hingga kecurangan patokan gizi yang pada akhirnya merugikan penerima manfaat (Emmanulle et al., 2025)

Urgensi

Beranjak dari permasalahan yang tampak jelas di lapangan, kajian mengenai kesiapan sekolah dalam implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sangat penting di tengah kondisi beban gizi yang dihadapi Indonesia. Saat ini, anak usia sekolah tidak hanya mengalami masalah kekurangan gizi seperti stunting dan wasting, tetapi juga peningkatan angka obesitas serta kekurangan zat gizi mikro secara bersamaan (Kiftiyah et al., 2025). Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi yang tidak berlangsung lama. Apabila intervensi gizi melalui program MBG tidak dilaksanakan secara optimal akibat ketidaksiapan sekolah, maka upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 dapat terhambat. Secara empiris, program gizi sekolah yang dikelola dengan baik terbukti mampu meningkatkan konsentrasi belajar, menurunkan angka ketidakhadiran siswa karena sakit, serta mendukung perkembangan kapasitas intelektual anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sarana dan prasarana sekolah sangat diperlukan agar kebijakan MBG dapat berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain itu, urgensi kajian ini juga didorong oleh potensi ketidakefisienan anggaran dan lemahnya tata kelola dalam pelaksanaan program. Dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025, program MBG memiliki tujuan yang strategis, namun dihadapkan pada tantangan implementasi di lapangan, seperti belum optimalnya dasar hukum serta koordinasi antar lembaga pelaksana (Dzakiyah et al., 2025). Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan kapasitas manajerial di tingkat pemerintah daerah (Zulaika et al., 2025). Pelaksanaan program berskala besar tanpa pemetaan kesiapan birokrasi dan tata kelola di tingkat sekolah berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, serta permasalahan dalam pengelolaan distribusi logistik. Oleh sebab itu, kajian ini penting untuk merumuskan mekanisme pembiayaan dan pengawasan yang efektif guna meminimalkan potensi kerugian negara.

 Kesiapan implementasi MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan pangan, tetapi juga oleh kelayakan infrastruktur pengolahan makanan di sekolah, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur komunal (Fajrin et al., 2026). Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan fasilitas pengolahan makanan yang memenuhi standar kebersihan. Ketidaksesuaian standar sanitasi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, sebagaimana terlihat dari beberapa kasus keracunan makanan pada tahap awal pelaksanaan program MBG di berbagai daerah (Riyanto & Sinaga, 2025). Oleh karena itu, kajian terhadap kesiapan infrastruktur dan pengelolaan kebersihan di sekolah menjadi langkah penting untuk memastikan program ini berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan siswa.

Analisis Isu

Kesenjangan Ambisi Kebijakan dan Realitas Lapangan dalam Penerapan Program Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis (MBG) adalah kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan bidang kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan. Program ini menargetkan anak sekolah serta kelompok rentan dengan tujuan meningkatkan status gizi sekaligus mendukung kesiapan belajar anak. Intervensi pemberian makanan di sekolah memiliki potensi meningkatkan konsentrasi belajar, kehadiran siswa serta kesiapan fisik dalam mengikuti kegiatan pendidikan  (Agustini, 2025). Program MBG dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan  manusia menuju visi Indonesia Emas 2045 karena perbaikan status gizi pada anak usia sekolah memiliki hubungan erat dengan perkembangan kognitif. Program MBG diproyeksikan untuk menurunkan angka stunting serta memperbaiki kualitas gizi anak dalam jangka panjang melalui intervensi langsung pada konsumsi pangan di lingkungan sekolah (Ga’a et al., 2025). Namun demikian, implementasi kebijakan tidak terlepas dari ambisi kebijakan di tingkat pusat dengan kapasitas implementasi di tingkat lokal. Implementasi MBG menunjukan bahwa meskipun program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan mengingat berbagai tantangan struktural masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya terutama terkait kesiapan institusi pendidikan dan sistem distribusi pangan (Fajrin et al., 2025). 

Salah satu bentuk kesenjangan antara ambisi kebijakan dan realitas implementasi dapat dilihat dari aspek infrastruktur pendukung program. Implementasi MBG membutuhkan sistem penyediaan makanan yang mencakup dapur produksi, fasilitas penyimpanan bahan pangan, serta sistem distribusi makanan yang aman dan higienis. Namun dalam prakteknya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses tersebut. Ketimpangan fasilitas pendidikan antar wilayah, terutama antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil menjadi salah satu faktor yang berpotensi antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi kualitas implementasi program. bahkan pada tahap implementasi program di berbagai wilayah mengalami keterlambatan sehingga cakupan penerima manfaat belum mencapai target yang direncanakan. Kesiapan kelembagaan sekolah juga menjadi faktor penting dalam menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaan lapangan. Sekolah sebagai institusi pelaksana program tidak hanya berfungsi sebagai lokasi distribusi makanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pangan dan program serta pembentukan perilaku hidup sehat pada siswa (Fajrin et al., 2025).

Infrastruktur Penyediaan Pangan sebagai Tantangan Logistik Program MBG

Dalam implementasinya MBG dirancang tidak hanya sebagai program bantuan pangan tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia menuju visi Indonesia emas 2045. Skala program yang sangat luas menyebabkan kebutuhan infrastruktur logistik pangan yang menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi MBG. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau puluhan juta penerima mandaar dengan dukungan puluhan ribu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur produksi dan distribusi makanan. Data pemerintah menunjukan bahwa program ini ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 30.000 fasilitas penyedia makanan di seluruh Indonesia (Satriawan & Nugroho, 2025). Namun, besarnya skala program MBG menimbulkan tantangan serius pada sistem penyediaan dan distribusi pangan. Infrastruktur logistik pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti ketimpangan fasilitas distribusi antar wilayah, keterbatasan rantai dingin (cold chain) serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau juga memperbesar kompleksitas distribusi bahan pangan, khususnya untuk wilayah terpencil, terluar dan tertinggal (3T). Ketidaksiapan infrastruktur logistik ini berpotensi menghambat efektivitas penyaluran makanan bergizi secara merata dan tepat waktu. 

Ambisi kebijakan MBG yang sangat besar tidak selalu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur logistik yang memadai. Program ini membutuhkan sistem distribusi pangan yang cepat, aman dan terstandarisasi, karena makanan yang disajikan harus memenuhi standar gizi sekaligus keamanan pangan. Dalam praktiknya, sejumlah kasus menunjukan bahwa lemahnya sistem distribusi dan penanganan bahan pangan dapat berdampak pada kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Beberapa laporan menunjukan bahwa masalah distribusi makanan, seperti waktu pengiriman yang terlalu lama dan penanganan bahan baku yang tidak sesuai standar, menjadi salah satu faktor penyebab munculnya insiden kesehatan dalam pelaksanaan program MBG. Selain itu, percepatan pembangunan fasilitas dapur produksi makanan dalam jumlah besar juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia, standar operasional, serta sistem pengawasan yang ketat. Ekspansi fasilitas produksi makanan tanpa penguatan sistem pengendalian mutu berpotensi meningkatkan risiko masalah keamanan pangan dan menurunkan efektivitas program. Integrasi program MBG dengan sistem pangan lokal juga perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok yang panjang. Pendekatan berbasis wilayah seperti pemanfaatan produksi pangan lokal dna penguatan koperasi pangan daerah dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. 

Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Program MBG

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan determinan utama dalam keberhasilan implementasi program publik berskala besar. Karena program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi pangan, tetapi juga mencakup perencanaan menu berbasis gizi, pengelolaan produksi makanan, hingga pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Sumber daya manusia adalah aset strategis yang menentukan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan kebijakan melalui kompetensi, keterampilan dan profesionalisme kerja (Maheswari et al., 2024). Keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan SDM yang mampu mengelola kompleksitas operasional secara terintegrasi. Namun demikian, kebutuhan SDM dalam program MBG tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Keterbatasan tenaga ahli seperti ahli gizi, tenaga keamanan pangan, dan pengelola logistik menunjukan bahwasanya kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kondisi realitas di lapangan. Kekurangan SDM yang kompeten dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik serta meningkatkan risiko kegagalan implementasi program (Khaeruman et al., 2023). 

Keterbatasan pelatihan berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian standar operasional seperti kesalahan dalam pengolahan makanan atau distribusi yang tidak higienis. Lebih jauh, pendekatan rekrutmen cepat tanpa diiringi dengan pelatihan yang memadai mencerminkan lemahnya strategi pengembangan SDM dalam program MBG. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan SDM dalam program MBG masih bersifat reaktif, bukan preventif. Padahal, penelitian menunjukan bahwa investasi pada pelatihan SDM secara sistematis dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan mengurangi risiko kesalahan operasional (Maheswari et al., 2024). Kolaborasi SDM yang efektif ditandai dengan komunikasi yang baik dan koordinasi yang terintegrasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program di sektor pangan dan pelayanan publik (Wulandari et al., 2024). Fenomena ini menunjukan adanya risiko over-expansion without capacity building, yaitu kondisi ketika program diperluas secara besar-besaran tanpa kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas program, tetapi juga berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah (Gantari & Putranto, 2024). 

Kompleksitas Tata Kelola Kebijakan dalam Program MBG

Tata kelola kebijakan yang bersifat multilevel sering kali menghadapi tantangan dalam sinkronisasi kebijakan akibat perbedaan kapasitas kelembagaan dan prioritas pembangunan antar daerah. Penelitian menunjukan bahwasannya implementasi kebijakan publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antar level pemerintahan, terutama dalam sistem desentralisasi (Kurniawan, 2016). Oleh karena itu, kompleksitas MBG tidak hanya terletak pada besarnya skala program, tetapi juga pada dinamika antar aktor dalam sistem pemerintahan. Disisi lain, fragmentasi kelembagaan ini sering kali menjadi sumber permasalahan dalam implementasi kebijakan, karena dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi dalam pelaksanaan program. Lebih lanjut, perbedaan budaya organisasi dan sistem kerja antar lembaga memperumit proses koordinasi. Kurangnya integrasi sistem informasi dan komunikasi antar instansi dapat menghambat pertukaran data yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Kal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa integrasi kelembagaan dan sistem koordinasi yang efektif merupakan kunci dalam keberhasilan kebijakan lintas sektor (Prasojo & Kurniawan, 2020). 

Ambiguitas dalam desain kebijakan menjadi salah satu faktor yang memperbesar kompleksitas tata kelola MBG. Ketidakjelasan dalam tujuan, indikator keberhasilan, maupun mekanisme pelaksanaan dapat menyebabkan perbedaan interpretasi di tingkat implementasi. Munculnya ambiguitas dalam program MBG meliputi penentuan standar gizi, mekanisme distribusi, serta pembagian peran antar aktor. Akibatnya, implementasi program di berbagai daerah dapat berbeda-beda yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaaan MBG, daerah dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi standar program, baik dari segi pengelolaan, distribusi, maupun pengawasan. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan kualitas layanan antar wilayah yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan publik. Kompleksitas dalam tata kelola program MBG berpotensi menimbulkan risiko inefisiensi apabila tidak dikelola dengan baik. Banyaknya aktor yang terlibat, ditambah dengan lemahnya koordinasi dan kapasitas kelembagaan dapat menyebabkan pemborosan sumber daya serta penurunan efektivitas program. Selain itu, terdapat kecenderungan dalam kebijakan publik untuk lebih menekankan pada ekspansi program dibandingkan dengan penguatan tata kelola. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ambisi kebijakan dengan kesiapan implementasi.

Tantangan Keberlanjutan Pembiayaan dalam Implementasi Program MBG

Program MBG merupakan kebijakan dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar karena menjangkau puluhan juta penerima manfaat secara nasional. Pembiayaan program ini tidak hanya mencakup penyediaan bahan pangan, tetapi juga operasional dapur, distribusi, pengawasan kualitas, serta dukungan sumber daya manusia. Dalam kajian kebijakan fiskal, program bantuan sosial berskala besar seperti MBG memiliki potensi menimbulkan tekanan signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terutama jika tidak diimbangi dengan perencanaan fiskal jangka panjang yang matang. Lebih lanjut, beberapa analisis kebijakan di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan belanja sosial tanpa diiringi optimalisasi penerimaan negara dapat memperbesar defisit fiskal. Keberlanjutan pembiayaan MBG menjadi isu krusial karena program ini dirancang sebagai program jangka panjang bukan intervensi smentara. Oleh Karena itu, stabilitas fiskal menjadi prasyarat utama dalam menjaga keberlangsungan program. Dalam implementasi MBG, potensi infesisinesi dapat terjadi pada berbagai aspek, seperti distribusi bahan pangan yang tidak optimal, pengadaan yang tidak transparan serta kurangnya sistem pengawasan yang kuat. Jika dikelola dengan baik, maka inefisiensi tidak hanya meningkatkan beban anggaran tetapi juga menurunkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan program.

Ketidakseimbangan antara ambisi kebijakan dan kapasitas pembiayaan dapat menyebabkan program tidak berjalan dengan optimal atau bahkan terhenti ditengah implementasi (Nugroho, 2014). Dalam program MBG, kesenjangan ini terlibat dir kebutuhan anggaran  hang terus meningkat seiring dengan perluasan cakupan program. Tanpa perencanaan pembiayaan yang terencana dan berkelanjutan. maka program ini berpotensi menghadapi permasalahan keberlanjutan dalam jangka panjang. Diperkukan pendekatan bertahap (phased implementations) yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Untuk mengatasi tantangan keberlanjutan pembiayaan, diperlukan strategi yang tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga melibatkan berbagai sumber pendanaan alternatif. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang doaat menjadi solusi dalam mendukung pembiayaan program sosial. Dalam implementasi MBG, peluang kolaborasi dapat dilakukan melalui kemitraan dengan UMKM, koperasi, serta sektor swasta dalam penyediaan bahan pangan dan distribusi. Selain itu, optimalisasi anggaran daerah (APBD) juga dapat menjadi alternatif untuk memperkuat pembiayaan di tingkat lokal. Dengan demikian, keberlanjutan pembiayaan MBG tidak hanya bergantung. pada kapasitas fiskal nasional tetapi juga pada kemampuan membajgun sistem pembiayaaan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Dimensi dan Perilaku Konsumsi dalam Keberhasilan Program MBG

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dan distribusi pangan, tetapi juga oleh dimensi konsumsi yang mencakup bagaimana makanan tersebut diterima, dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Dalam kajian gizi masyarakat Indonesia, konsumsi pangan tidak semata-mata berkaitan dengan kuantitas, tetapi juga kualitas, keberagaman serta kesesuaian dengan kebutuhan gizi individu (Hardiansyah & Supariasa, 2016). Program MBG memiliki dimensi konsumsi yang menjadi point krusial karena tujuan programnya adalah meningkatkan status gizi, bukan sekadar menyediakan makanan. Namun, dalam praktiknya terdapat risiko bahwa makanan yang disediakan tidak sepenuhnya dikonsumsi oleh penerima manfaat. Hal ini menunjukkan keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesesuaian antara menu yang disediakan dengan preferensi konsumsi penerima. Perilaku konsumsi pangan dalam masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya seperti kebiasaan makan keluarga, nilai budaya terhadap makanan tertentu, serta pola konsumsi lokal. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022 menyatakan bahwa intervensi gizi yang tidak mempertimbangkan aspek budaya cenderung kurang efektif dalam mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Selain itu, lingkungan sosial juga memengaruhi pola konsumsi penerima manfaat, terutama pada anak sekolah. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekolah dalam menentukan apakah makanan yang diberikan akan dikonsumsi atau tidak. Studi menunjukan bahwa perilaku makan anak sangat dioengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan edukasi gizi yang mereka terima (Rachman et al., 2020). Dengan demikian, perubahan perilaku konsumsi dapat dicapai tidak hanya melalui penyediaan makanan tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan sosial. 

Dimensi penting lainnya dalam keberhasilan MBG adalah tingkat kualitas gizi penerima manfaat. Literasi gizi mencakup pemahaman individu tentang pentingnya makanan bergizi serta kemampuan dalam memilih dan mengkonsumsi makanan secara sehat. Rendahnya literasi gizi dapat menyebabkan makanan yang disediakan dalam program MBG tidak hanya dimanfaatkan secara optimal. Misalnya penerima manfaat mungkin tidak mengonsumsi seluruh porsi makanan atau menggantinya dengan makanan lain yang kurang bergizi. Oleh karena itu, MBG perlu diintegrasikan dengan program edukasi gizi untuk memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara maksimal. Selain itu, preferensi dan acceptability menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan konsumsi dalam program MBG. Makanan yang tidak sesuai dengan selera penerima manfaat berisiko tidak dikonsumsi sehingga tujuan program tidak tercapai. Tantangan utamanya adalah bagaimana menyusun menu yang tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga menarik dan sesuai dengan preferensi lokal.  Kegagalan dalam mempertimbangkan aspek ini dapat menyebabkan tingginya food waste atau sisa makanan. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga meningkatkan inefisiensi anggaran. Kecenderungan pendekatan yang terlalu berorientasi pada penyediaan (supply-oriented), tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek perilaku konsumsi. Dalam banyak program pangan di Indonesia, fokus utama sering kali pada distribusi makanan, sementara aspek konsumsi dan perubahan perilaku kurang mendapatkan perhatian. yang memadai, Pendekatan ini berisiko menyebabkan ketidaksesuaian antara output (makanan yang disediakan) program dengan outcome yang diharapkan (peningkatan status gizi). Oleh karena itu, MBG perlu mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek penyediaan pangan dan perubahan perilaku konsumsi secara simultan.  

Kesimpulan & Rekomendasi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan intervensi kebijakan publik yang memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti anak sekolah. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh aspek penyediaan dan distribusi pangan, melainkan sangat berga pada dimensi konsumsi dan perilaku. Tantangan utama dalam dimensi konsumsi MBG terletak pada kurangnya integrasi antara penyediaan pangan dan perubahan perilaku konsumsi. Adapun tindakan berupa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

Integrasi Edukasi Gizi sebagai Komponen Inti Program

Program MBG perlu mengintegrasikan edukasi gizi sebagai bagian utama, bukan sekadar pelengkap. Edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membentuk pemahaman dan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan bergizi.

Penguatan Peran Sekolah sebagai Agen Perubahan

Sekolah perlu difungsikan sebagai pusat intervensi perilaku konsumsi melalui program pembiasaan makanan sehat, pengawasan konsumsi, serta integrasi edukasi gizi dalam kurikulum. Lingkungan sekolah yang kondusif terbukti efektif dalam membentuk kebiasaan makan sehat pada anak. 

Penyesuaian Menu Berbasis Preferensi Lokal

Penyesuaian menu MBG harus mempertimbangkan preferensi lokal, budaya makan serta kebiasaan konsumsi masyarakat setempat. Pendekatan ini dapat meningkatkan tingkat penerimaan makanan (acceptability) dan mengurangi sisa makanan.

Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Konsumsi

Evaluasi program tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga pada tingkat konsumsi aktual dan dampaknya terhadap status gizi. Sistem monitoring berbasis indikator konsumsi dapat membantu mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan program secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. Jurnal Kiprah Pendidikan, 4(3), 362-368.

Dzakiyah, A. N., Andryandy, T., & Kuswanto, F. R. H. (2025). Strategi public relations politik pemerintahan Prabowo dalam program makan bergizi gratis. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

Emmanulle, K. F. V., Saputra, R. A., & Yuda, A. S. P. (2025). Keracunan program makan siang bergizi gratis dalam tinjauan hukum kemasyarkatan dan aspek negara berkembang. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM), 2(1). https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/download/534/372/1515

Fajrin, A. H., Abidin, Z. N., & Ichsan, A. F. (2026). Dari Kebijakan ke Praktik: Kesiapan Lembaga dan Implementasi Makan Bergizi Gratis. Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences, 18(01), 83-93.

Fatimah, S., Rasyid, A., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia Timur: Tantangan, implementasi, dan solusi untuk ketahanan pangan. Journal of Governance and Policy Innovation, 4(1), 14–21.

Gantari, T. A., & Putranto, D. (2025). Analisis Dampak Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Fasilitas Penunjang Terhadap Produktivitas Penanganan Kargo Di Bandara Internasional Yogyakarta. Jurnal Manajemen, Pariwisata dan Logistik, 11(2), 90-105.

Ga’a, M. E., Kasi, Y. F., & Epu, Y. D. A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nagekeo: Tujuan dan Tahapannya. Jurnal Inspirasi Peternakan, 5(2), 84-89.

Hastuti, R., Hariyadi, A. M., & Hariyadi. (2026). Implementasi program makan bergizi gratis di sekolah: Tinjauan literature terhadap tantangan tata kelola dan implikasi kebijakan. Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan, 8(1), 16–21.

Herdiana, D. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG): Faktor-faktor pendorong dan penghambat. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(2), 470–478.

Herniati, N. (2025). Efektivitas Program Pemerintah MBG (Makan Bergizi Gratis) Terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atfhal), 6(1), 88-98.

Islam, D. M. R., & Sim, D. N. (2021). Education and food consumption patterns: Quasi-experimental evidence from Indonesia. arXiv preprint arXiv:2109.08124.

Khaeruman, K., Mukhlis, A., Bahits, A., & Tabroni, T. (2024). Strategi perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa, 7(1), 41-50.

Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial–politik. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan.

Maheswari, S. Z., Mufida, N. R., Haqq, W. S., & Arfinanti, N. (2024). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kompetensi TPACK. Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, 6(1), 73-90.

Nugroho, R. (2014). Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rahman, J., Fatmawati, I., Syah, M. N. H., & Sufyan, D. L. (2021). Hubungan peer group support, uang saku dan pola konsumsi pangan dengan status gizi lebih pada remaja. AcTion: Aceh Nutrition Journal, 6(1), 65-74.

Riyanto, O., & Sinaga, M. (2025). Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara. Juris Humanity.

Satriawan, E., & Nugroho, W. S. (2025, October 16). Memenuhi ambisi, kurang presisi: Mengkaji ulang program makanan gratis Indonesia. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. https://feb.ugm.ac.id/id/suara-akademisi/17250-memenuhi-ambisi-kurang-presisi-mengkaji-ulang-program-makanan-gratis-indonesia

Seventilofa, I. G. N. O. (2025). The Impact Of MBG (mAKAN bergizi Gratis) Program Toward Student Intelligence In Indonesia: Dampak Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Terhadap Kecerdasan Siswa di Indonesia. Pesolah: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 1(2), 85-91.

Supariasa, H., & Hardinsyah, H. (2016). Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi. Jakarta: Egc.

Syafti, O., Rahman, A., & Maharani, D. S. (2025). Analisis Hubungan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Motivasi Belajar Siswa MTSN 12 Pesisir Selatan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 10(4), 3237-3247.

Wulandari, N. (2025). Pemberitaan kasus keracunan makan bergizi gratis dalam perspektif halal food. Journal of Islamic Communication Studies (JICoS).

Zainuri, Z., Fadah, I., Prianto, F. W., Wiryaningtyas, D. P., & Fathoni, M. R. (2025). Pengembangan Kapasitas Institusi Sekolah dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 7 Jember. Jurnal Pelayanan Masyarakat, 2(4), 10-24.

Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan implementasi dan akuntabilitas anggaran program makanan bergizi gratis (MBG) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(3), 426–435.